Musyawarah Desa , Dalam Rangka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pingkuk Tahun 2019

Magetan - Dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Pingkuk pada 17 Desember 2019 dan untuk melaporkan tentang kegiatan maupun keuangan selama menjabat Kepala Desa, Maka hari ini Pemerintah Desa Pingkuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka mendengarkan dan menyaksikan Kepala Desa Pingkuk Azis Santoso, SS. untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pingkuk dalam akhir masa jabatan sebagai Kepala Desa Pingkuk yang bertempat di Aula Kantor Desa Pingkuk Kecamatan Bendo. (Sabtu, 20/07/19)

Dalam Musyawarah Desa tersebut dihadiri Forkopimca Bendo antara lain Camat Bendo yang diwakili Sekcam Drs. Hari Subagyo, Danramil 0804-13/ Bendo Kapten Inf Sarpan, Kepala Desa Pingkuk Aziz Santoso, SS dan perangkatnya. Ketua BPD Agus Hammid Setyono dan anggota, Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Para pengurus PPK, Tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat.

Kepala Desa Pingkuk mengucapkan banyak terimakasih kepada Perangkat Desa, anggota BPD dan anggota LPM yang sudah membantu saya selama menjabat menjadi Kepala Desa Pingkuk, Ucapan terimakasih juga kepada pengurus PPK, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) serta warga masyarakat Desa Pingkuk seluruhnya yang telah mendukung kami dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa selama ini sampai berakhir masa Jabatan saya. Saya mohon maaf apabila selama menjabat 6 tahun ini masih banyak kekurangan dan belum bisa mensejahterakan seluruh warga Desa Pingkuk. Namun kami selama menjabat sudah semaksimal mungkin untuk memberikan tenaga dan pikiran kami demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat Desa Pingkuk. Silahkan nanti Laporan saya dipelajari apabila ada koreksi maupun masukan supaya disampaikan agar kami laksanakan perbaiki.

Danramil 0804-13/ Bendo Kapten Inf Sarpan menyampaikan bahwa Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek, Baik aspek Hukum, Administrasi maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan desa.

"Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi berbagai aspek hambatan, masalah dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan serta terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintah dan pengelolaan Desa untuk rakyat yang berorentasi pada pelaksanaan pembangunan Desa secara Adil dan merata serta memposisikan masyarakat sebagai pelaku. Pengelolaan Desa harus ankuntabel, transparan dan partisipatif dengan mengajak semua elemen masyarakat untuk kepentingan bersama demi kemajuan desa". Imbuh Kapten Inf Sarpan. (R13)